PP 43/2018 Rawan Tindak Pemerasan

Politik  KAMIS, 11 OKTOBER 2018 , 16:09:00 WIB | LAPORAN: N. AJI

PP 43/2018 Rawan Tindak Pemerasan

Foto/Net

RMOLJatim. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 terkait imbalan uang Rp 200 juta bagi masyarakat yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, justru dianggap tidak mendidik.

"Menolak dana imbalan pelaporan korupsi yang tertuang dalam PP No. 43 tahun 2018. Itu harus dicabut,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, dilansir Kantor Berita RMOL, Kamis (11/10).

Menurutnya, pemberian imbalan tersebut dapat menurunkan daya juang relawan antikorupsi. Pasalnya, aktivis anti korupsi bersifat volunter (relawan) yang secara ikhlas membantu aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi. Selain itu, yang namanya imbalan hanya akan memberikan peluang terhadap oknum aktivis menjadi pemeras (blackmail) karena adanya rangsangan imbalan seperti diangkat dalam cerita film Cow Boy.

"Itu Pasal 165 KUHP menegaskan setiap warga negara untuk berkewajiban untuk melaporkan setiap kejahatan yang diketahuinya," ujarnya.

Boyamin kembali menekankan, PP itu harus segera dicabut mengingat kondisi keuangan negara masih defisit.


Komentar Pembaca
4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Bank Jatim Optimis Capai Target 2018

Bank Jatim Optimis Capai Target 2018

KAMIS, 25 OKTOBER 2018 , 16:03:00

FPI Dengan Polisi

FPI Dengan Polisi

JUM'AT, 12 OKTOBER 2018 , 06:36:00

The ads will close in 10 Seconds