PP 43/2018 Rawan Tindak Pemerasan

Politik  KAMIS, 11 OKTOBER 2018 , 16:09:00 WIB | LAPORAN: N. AJI

PP 43/2018 Rawan Tindak Pemerasan

Foto/Net

RMOLJatim. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 terkait imbalan uang Rp 200 juta bagi masyarakat yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, justru dianggap tidak mendidik.

"Menolak dana imbalan pelaporan korupsi yang tertuang dalam PP No. 43 tahun 2018. Itu harus dicabut,” kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, dilansir Kantor Berita RMOL, Kamis (11/10).

Menurutnya, pemberian imbalan tersebut dapat menurunkan daya juang relawan antikorupsi. Pasalnya, aktivis anti korupsi bersifat volunter (relawan) yang secara ikhlas membantu aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi. Selain itu, yang namanya imbalan hanya akan memberikan peluang terhadap oknum aktivis menjadi pemeras (blackmail) karena adanya rangsangan imbalan seperti diangkat dalam cerita film Cow Boy.

"Itu Pasal 165 KUHP menegaskan setiap warga negara untuk berkewajiban untuk melaporkan setiap kejahatan yang diketahuinya," ujarnya.

Boyamin kembali menekankan, PP itu harus segera dicabut mengingat kondisi keuangan negara masih defisit.


Komentar Pembaca
Partai Gerindra Vokal Tapi Belum Terarah

Partai Gerindra Vokal Tapi Belum Terarah

SELASA, 23 OKTOBER 2018 , 13:00:00

Indonesia Berpotensi Jadi Mangkuk Pangan Asia

Indonesia Berpotensi Jadi Mangkuk Pangan Asia

SENIN, 22 OKTOBER 2018 , 17:00:00

Prabowo-Sandi Fokus Revitalisasi Ekonomi Kerakyatan

The ads will close in 10 Seconds