DPR Wajibkan Capim KPK Teken Kontrak Politik

Politik  RABU, 11 SEPTEMBER 2019 , 14:56:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

DPR Wajibkan Capim KPK Teken Kontrak Politik

10 Capim KPK/net

RMOLJatim. Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memasuki tahap akhir. Hari ini dan besok (11-12/9), sebanyak 10 capim akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.
                                                      
Bahkan, DPR memberikan tambahan syarat. Yakni, capim diminta menandatangani dokumen kontrak politik. Salah satu isinya, pimpinan KPK wajib menjalankan ketentuan UU KPK hasil revisi.

"Karena pimpinan KPK kan dilantik setelah undang-undang direvisi," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Rabu (11/9) seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
                                                                          
Fahri menegaskan, kontrak politik itu merupakan seruan moral kepada pimpinan KPK untuk mematuhi UU. Sebagai lembaga superbodi, KPK harus berjalan sesuai dengan arahan UU, terutama UU KPK hasil revisi. Mulai dari penyadapan, penggeledahan hingga penangkapan.

"Jangan seperti sekarang, seenaknya langgar aturan. Taat dong dengan undang-undang," tegasnya.


Komentar Pembaca
Selama Karhutla Masih Ada, Visi SDM Unggul Jokowi Cuma Mimpi
Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 08:22:15

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11

Pembantaian Keji Serda Rikson

Pembantaian Keji Serda Rikson

SABTU, 31 AGUSTUS 2019 , 06:54:00

Titiek Soeharto Bersama Petinggi Malaysia

Titiek Soeharto Bersama Petinggi Malaysia

JUM'AT, 02 AGUSTUS 2019 , 11:42:00

Tiga Anggota Polsek Wonokromo Naik Pangkat

Tiga Anggota Polsek Wonokromo Naik Pangkat

SELASA, 20 AGUSTUS 2019 , 08:49:00

The ads will close in 10 Seconds