Unitomo Gandeng Komisi Yudisial Kupas Integritas Hakim Dalam Pemilu

Di masa depan, untuk mencipakan free and fair election, perlu memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa atau pelanggaran pemilu dilaksanakan dengan sistem yang dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan remedi yang memulihkan hak konstitusional setiap pihak yang terkait dengan pemilu.

"Oleh karena itu, ke depan gambarannya perlu dibentuk suatu badan peradilan khusus pemilu yang akan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran pemilu dalam satu pintu,” ujarnya.

Sementara Fadli Ramadhanil mengatakan perlu perhatian serius dan pembekalan kepemiluan kepada hakim peradilan administrasi yang akan menangani sengketa pemilu. Ini sangat penting, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman terkait konsep penanganan sengketa pemilu.

"Termasuk juga ketentuan-ketentuan di dalam sistem penyelenggaraan pemilu, utamanya yang berkaitan dengan sengketa pemilu,” jelasnya.

Senada dengan Fadli Ramadhanil, seorang akademisi bidang hukum, Duke Ari Widagdo mengatakan pada setiap pelaksanaan pemilihan umum, munculnya suatu sengketa tidak dapat dihindari. Sengketa yang dimaksud dapat terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu maupun antar peserta pemilu.