Tugas Negara Urus BPJS, Bukan Bagi-bagi Sertifikat

Politik  KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 21:34:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Tugas Negara Urus BPJS, Bukan Bagi-bagi Sertifikat

Presiden Jokowi bagi-bagi sertifikat/Net

RMOLJatim. Pemerintah dinilai gagal mengelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Karenanya, pemerintah dianggap telah melanggar hak asasi manusia.

"Kalau bicara BPJS, negara harus bertanggung jawab terhadap sistem jaminan sosial nasional ini. Ini basic, premier, bukan sekunder, core of the core. Jika tidak mewujudkan negara bisa dikatakan gagal. Tugas negara itu bukan bagi-bagi sertifikat," kata Politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid dalam diskusi publik "BPJS Naik, Rakyat (Makin) Tercekik" di Gedung DPP PKS, Jakarta, Kamis (7/11).

Menurut Kholid, jika ada orang yang sedang sakit, harus segera ditangani secepat mungkin tanpa harus bertanya apakah dia memiliki asuransi atau tidak.

"Orang sakit enggak bisa diperiksa gara-gara tidak ada asuransi. Ini melanggar hak asasi manusia. Terlihat pemerintah membuat policy ini asal-asalan, tidak melihat dampak sistemiknya," lanjutnya dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.

"Dengan naiknya iuran BPJS akan semakin banyak yang menunggak. Potensi penunggakan semakin tinggi," ujar Kholid menambahkan.


Komentar Pembaca
Ahok Mau Jadi Petinggi BUMN, Ini Gaya Marah-marahnya
Ini Suasana Polrestabes Medan Pasca Ledakan

Ini Suasana Polrestabes Medan Pasca Ledakan

RABU, 13 NOVEMBER 2019 , 12:48:29

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

SENIN, 11 NOVEMBER 2019 , 17:50:00

Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa Duduki DPR

Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa Duduki DPR

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 17:41:00

Foto Resmi Jokowi-Maruf

Foto Resmi Jokowi-Maruf

JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 14:16:00

Mahasiswa Menyemut Di DPRD Jateng

Mahasiswa Menyemut Di DPRD Jateng

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 15:42:00

The ads will close in 10 Seconds