Pelemahan Posisi Buruh/Pekerja Dengan Mendompleng Omnibus Law

Opini  SENIN, 13 JANUARI 2020 , 12:08:00 WIB

Pelemahan Posisi Buruh/Pekerja Dengan Mendompleng Omnibus Law

Foto/Net

SAAT ini pemerintah sedang menggodok dan akan mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Substansi RUU ini terdiri atas sebelas klaster permasalahan yang melibatkan 31 kementerian/lembaga. Salah satu klaster dari sebelas klaster tersebut, yakni klaster ketenagakerjaan. Artinya UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan akan mengalami revisi/perubahan melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Apabila kita cermati perjalanan UU Ketenagakerjaan, maka kita akan temukan bahwa para stakeholder utama dari UU Ketenagakerjaan menunjukan ketidakpuasannya atas UU Ketenagakerjaan tersebut.

Pihak pengusaha merasa terbebani dengan UU Ketenagakerjaan, sedangkan pihak buruh/pekerja merasa tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari UU Ketenagakerjaan.

Selain itu berbagai pihak dengan sporadis setidak-tidaknya sudah 17 kali mengajukan permohonan Judicial Review (JR) UU Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 17 kali permohonan JR tersebut, 10 permohonan JR dikabulkan oleh MK yang putusannya mempertegas dan/atau memperkuat hak dan posisi buruh/pekerja.


Komentar Pembaca
Suri Teladan Perdamaian

Suri Teladan Perdamaian

MINGGU, 19 JANUARI 2020

Berburu Ketek Ogleng

Berburu Ketek Ogleng

SABTU, 18 JANUARI 2020

Koreksi Besar Ekonomi Tahun 2020

Koreksi Besar Ekonomi Tahun 2020

SABTU, 18 JANUARI 2020

Jualan 100 Dolar

Jualan 100 Dolar

SABTU, 18 JANUARI 2020

Anugrah Humor Paling Ambyar

Anugrah Humor Paling Ambyar

SELASA, 14 JANUARI 2020

Politik Ambyar

Politik Ambyar

SELASA, 14 JANUARI 2020

The ads will close in 10 Seconds